From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdmj7w-iu7i@facebookmail.com
[BUTON TENGAH (GULAMASTA)] MENGUJI TARING PANWAS DALAM PILKADA
2016-09-01 20:30:05
To: BUTON TENGAH (GULAMASTA)
From: notification+kjdmj7w-iu7i@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[BUTON TENGAH (GULAMASTA)] MENGUJI TARING PANWAS DALAM PILKADA


Received: 2016-09-01 20:30:05
  Darmin Hasirun , Akurat Berdiri , dan 15 lainnya mengirimkan sesuatu di BUTON TENGAH (GULAMASTA) .       Darmin Hasirun 2 September pukul 3:29   MENGUJI TARING PANWAS DALAM PILKADA *Darmin* Setelah dilantiknya anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada beberapa bulan yang lalu, maka selanjutnya yang ditunggu masyarakat adalah perannya dalam melakukan pengawasan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota. Sebagai organisasi yang bersifat independen, diharapkan dapat berfungsi mengawasi segala aktivitas calon kepala daerah, tim sukses, relawan, masyarakat dan ormas lainnya yang dapat berpotensi terjadinya kecurangan baik menjelang, saat pelaksanaan maupun berakhirnya Pilkada. Belajar dari pengalaman masa lalu, terlihat anggota Panwas diduga belum menunjukan kinerja yang maksimal, misalnya masih maraknya terjadi politik uang saat Pilkada baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dusun bahkan di lingkungan masyarakatpun tidak lepas dari politik uang. Politik uang sering dibungkus dengan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, temu masyarakat, kampanye, atau kegiatan sejenisnya. Setelah mereka mendatangi pertemuan tersebut yang sering terlihat adalah bagi-bagi uang sebesar Rp.50.000 sampai ratusan ribu rupiah dengan alasan untuk membayar uang transportasi dan lelah masyarakat mendatangi pertemuan tersebut. Bahkan menjelang Hari Pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sering terdengar “Serangan Fajar” yaitu kegiatan bagi-bagi uang kepada pemilih yang dilakukan saat tengah malam, subuh atau pagi hari sebelum pemilih mendatangi TPS. Untuk membuktikan ada atau tidaknya ‘Serangan Fajar” sangatlah susah karena butuh kesadaran masyarakat melaporkan tindakan melanggar hukum tersebut. Lagipula “Serangan Fajar” selalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, gelap, remang-remang, dan samar-samar bagaikan “Aksi Hantu Mendatangi Rumah-Rumah Warga Untuk Mengajak Berbuat Keburukan”. Memang saat kita berdiskusi tentang money politic akan banyak perbedaan persepsi, pendapat dan perdebatan di kalangan masyarakat maupun para elit politik. Batasan money politic telah dimuat dalam UU KUHP Pasal 149 ayat (1) berbunyi “barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu”. Begitupula dengan pendapat penulis mengartikan money politic sebagai tindakan seorang/beberapa orang dengan sengaja dan terencana memberikan uang kepada para pemilih untuk mempengaruhi keputusannya memilih salah satu calon kepala daerah. Peran pasif Panwas dengan menunggu laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Pilkada adalah salah satu tugasnya, tetapi akan jauh lebih baik jikalau mereka melakukan peran aktif dengan melakukan pengawasan langsung di lapangan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah, tim sukses atau masyarakat umum. Keaktifan panitia pengawas dalam memberikan efek jera kepada para pemberi uang dan penerima uang harusnya dilakukan dengan cepat, sigap, dan peka terhadap pengaduan masyarakat. Masih kurangnya peran dalam pengawasan politik uang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang susah membedakan antara politik uang atau pemberian tanpa balas jasa. Sama halnya dengan masalah yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), dengan menghina golongan tertentu, maka sepatutnya tidak bisa ditolerir sebagai bagian dari strategi politik pemenangan salah satu calon kepala daerah karena politik dalam Pilkada dibatasi oleh regulasi / aturan yang ada. Tentu tidak boleh secara bebas mencaci maki, menghina dan memprovokasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik. Pada permasalahan ini tentunya sangat dibutuhkan Lembaga Panwas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kebebasan berpendapat tidak menjurus pada konflik antar masyarakat. Begitupula dengan masalah penggelembungan suara, suara fiktif/siluman, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, pengrusakan fasilitas umum, keterlibatan langsung PNS dalam politik dan berbagai dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari tugas pengawas untuk dilaporkan kepada KPUD atau pihak berwajib agar diproses sesuai dengan mekanisme yang ada. Kurang terkontrolnya pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang bersih, amanah dan berwibawa, menjadikan lembaga ini seperti “Harimau Bertaring Tumpul”, artinya tugas yang seharusnya membuat takut kepada para pelanggar aturan, ternyata tidak memberi efek jera alias tidak berpengaruh terdapat pelanggaran aturan pemilihan sehingga terkesan anggota Panwas hanya sekedar menyelesaikan tugas administratif yaitu surat menyurat, penyusunan rencana program, rapat koordinasi, kunjungan kerja, laporan monitoring, laporan evaluasi dan berbagai laporan lainnya sehingga hasilnya belum menunjukan kemajuan yang baik dalam menumbuhkan demokratisasi pemilihan kepala daerah. Sekarang ini para anggota Panwas sedang diperhadapkan dengan berbagai aturan baru yang harus dipahami dan diterapkan maksimal, diantaranya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan berbagai aturan lain terkait Pilkada, hal ini dilakukan demi mengoptimalkan pengawasan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut. Anggota Panwas tidak hanya menyelesaikan tugasnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban saja tetapi harus bisa memutuskan mata rantai kejahatan dan pelanggaran dalam Pilkada yang berakibat buruk kepada masyarakat dan masa depan daerah. Tulisan ini merupakan tinjauan kritis dan motivasi bagi anggota Panwas untuk menguatkan taringnya dalam menjalankan tugas kenegaraan karena lembaga ini diharapkan dapat memberikan gebrakan positif demi menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang menjadi pertanyaan, akankah Panwas sekarang bisa melakukan gebrakan melawan para penjahat demokrasi atau taringnya akan tumpul kembali dan tidak bisa menggigit dengan baik? Kita tunggu terobosannya. Trim’s. MENGUJI TARING PANWAS DALAM PILKADA *Darmin* Setelah dilantiknya anggota Panitia Pengawas (Panwas) ...   Suka Komentari Bagikan    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Darmin Hasirun, Akurat Berdiri, dan 15 lainnya mengirimkan sesuatu di BUTON TENGAH (GULAMASTA).
 
   
Darmin Hasirun
2 September pukul 3:29
 
MENGUJI TARING PANWAS DALAM PILKADA
*Darmin*

Setelah dilantiknya anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pilkada beberapa bulan yang lalu, maka selanjutnya yang ditunggu masyarakat adalah perannya dalam melakukan pengawasan persiapan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) baik tingkat Propinsi, Kabupaten atau Kota.

Sebagai organisasi yang bersifat independen, diharapkan dapat berfungsi mengawasi segala aktivitas calon kepala daerah, tim sukses, relawan, masyarakat dan ormas lainnya yang dapat berpotensi terjadinya kecurangan baik menjelang, saat pelaksanaan maupun berakhirnya Pilkada.

Belajar dari pengalaman masa lalu, terlihat anggota Panwas diduga belum menunjukan kinerja yang maksimal, misalnya masih maraknya terjadi politik uang saat Pilkada baik di tingkat kecamatan, desa/kelurahan sampai dusun bahkan di lingkungan masyarakatpun tidak lepas dari politik uang. Politik uang sering dibungkus dengan berbagai kegiatan mulai dari sosialisasi, temu masyarakat, kampanye, atau kegiatan sejenisnya. Setelah mereka mendatangi pertemuan tersebut yang sering terlihat adalah bagi-bagi uang sebesar Rp.50.000 sampai ratusan ribu rupiah dengan alasan untuk membayar uang transportasi dan lelah masyarakat mendatangi pertemuan tersebut.

Bahkan menjelang Hari Pencoblosan di TPS (Tempat Pemungutan Suara) sering terdengar “Serangan Fajar” yaitu kegiatan bagi-bagi uang kepada pemilih yang dilakukan saat tengah malam, subuh atau pagi hari sebelum pemilih mendatangi TPS. Untuk membuktikan ada atau tidaknya ‘Serangan Fajar” sangatlah susah karena butuh kesadaran masyarakat melaporkan tindakan melanggar hukum tersebut. Lagipula “Serangan Fajar” selalu dilakukan dengan sembunyi-sembunyi, gelap, remang-remang, dan samar-samar bagaikan “Aksi Hantu Mendatangi Rumah-Rumah Warga Untuk Mengajak Berbuat Keburukan”.

Memang saat kita berdiskusi tentang money politic akan banyak perbedaan persepsi, pendapat dan perdebatan di kalangan masyarakat maupun para elit politik. Batasan money politic telah dimuat dalam UU KUHP Pasal 149 ayat (1) berbunyi “barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya atau supaya memakai hak itu menurut cara tertentu”. Begitupula dengan pendapat penulis mengartikan money politic sebagai tindakan seorang/beberapa orang dengan sengaja dan terencana memberikan uang kepada para pemilih untuk mempengaruhi keputusannya memilih salah satu calon kepala daerah.

Peran pasif Panwas dengan menunggu laporan dari masyarakat terkait pelanggaran Pilkada adalah salah satu tugasnya, tetapi akan jauh lebih baik jikalau mereka melakukan peran aktif dengan melakukan pengawasan langsung di lapangan dan melaporkan setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh calon kepala daerah, tim sukses atau masyarakat umum. Keaktifan panitia pengawas dalam memberikan efek jera kepada para pemberi uang dan penerima uang harusnya dilakukan dengan cepat, sigap, dan peka terhadap pengaduan masyarakat. Masih kurangnya peran dalam pengawasan politik uang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang susah membedakan antara politik uang atau pemberian tanpa balas jasa.

Sama halnya dengan masalah yang berbau SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan), dengan menghina golongan tertentu, maka sepatutnya tidak bisa ditolerir sebagai bagian dari strategi politik pemenangan salah satu calon kepala daerah karena politik dalam Pilkada dibatasi oleh regulasi / aturan yang ada. Tentu tidak boleh secara bebas mencaci maki, menghina dan memprovokasi masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik. Pada permasalahan ini tentunya sangat dibutuhkan Lembaga Panwas untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat agar kebebasan berpendapat tidak menjurus pada konflik antar masyarakat.

Begitupula dengan masalah penggelembungan suara, suara fiktif/siluman, penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik, pengrusakan fasilitas umum, keterlibatan langsung PNS dalam politik dan berbagai dugaan pelanggaran pemilihan kepala daerah merupakan bagian dari tugas pengawas untuk dilaporkan kepada KPUD atau pihak berwajib agar diproses sesuai dengan mekanisme yang ada.

Kurang terkontrolnya pelanggaran dalam pemilihan kepala daerah yang bersih, amanah dan berwibawa, menjadikan lembaga ini seperti “Harimau Bertaring Tumpul”, artinya tugas yang seharusnya membuat takut kepada para pelanggar aturan, ternyata tidak memberi efek jera alias tidak berpengaruh terdapat pelanggaran aturan pemilihan sehingga terkesan anggota Panwas hanya sekedar menyelesaikan tugas administratif yaitu surat menyurat, penyusunan rencana program, rapat koordinasi, kunjungan kerja, laporan monitoring, laporan evaluasi dan berbagai laporan lainnya sehingga hasilnya belum menunjukan kemajuan yang baik dalam menumbuhkan demokratisasi pemilihan kepala daerah.

Sekarang ini para anggota Panwas sedang diperhadapkan dengan berbagai aturan baru yang harus dipahami dan diterapkan maksimal, diantaranya UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No.10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan berbagai aturan lain terkait Pilkada, hal ini dilakukan demi mengoptimalkan pengawasan dalam menyelenggarakan pesta demokrasi tersebut.

Anggota Panwas tidak hanya menyelesaikan tugasnya dalam bentuk laporan pertanggungjawaban saja tetapi harus bisa memutuskan mata rantai kejahatan dan pelanggaran dalam Pilkada yang berakibat buruk kepada masyarakat dan masa depan daerah.

Tulisan ini merupakan tinjauan kritis dan motivasi bagi anggota Panwas untuk menguatkan taringnya dalam menjalankan tugas kenegaraan karena lembaga ini diharapkan dapat memberikan gebrakan positif demi menciptakan penyelenggaraan Pilkada yang jujur, adil, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Yang menjadi pertanyaan, akankah Panwas sekarang bisa melakukan gebrakan melawan para penjahat demokrasi atau taringnya akan tumpul kembali dan tidak bisa menggigit dengan baik? Kita tunggu terobosannya. Trim’s.
MENGUJI TARING PANWAS DALAM PILKADA
*Darmin*

Setelah dilantiknya anggota Panitia Pengawas (Panwas) ...
 
Suka
Komentari
Bagikan
 
 
   
   
 
Lihat di Facebook
   
Sunting Pengaturan Email
 
   
   
Balas email ini untuk mengomentari kiriman ini.
 
   
   
 
Pesan ini dikirim ke deleted@email-fake.pp.ua. Jika Anda tidak ingin menerima email ini lagi dari Facebook, berhenti berlangganan.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025