From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdmj7w-iu7i@facebookmail.com
[BUTON TENGAH (GULAMASTA)] Siaran Pers :
2016-08-23 08:13:39
To: BUTON TENGAH (GULAMASTA)
From: notification+kjdmj7w-iu7i@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[BUTON TENGAH (GULAMASTA)] Siaran Pers :


Received: 2016-08-23 08:13:39
  Lbh Buton Raya , Risal Rama Ladesi , dan 14 lainnya mengirimkan sesuatu di BUTON TENGAH (GULAMASTA) .       Lbh Buton Raya 23 Agustus pukul 14:13   Siaran Pers : LBH Buton Raya Mendukung penuh langkah hukum KPK RI yang melakukan penggeledahan di Kantor, Rujab dan Rumah Pribadi Gubernur Sultra hari ini (23/8/2016),Kasus ini harus segera dituntaskan dan menetapkan Nur Alam Gubernur Sultra sebagai Tersangka. “Karena telah jelas-jelas menyalahi kewenangan seorang gubernur. Penerbitan Izin Usaha Produksi (IUP) PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) oleh Gubernur Sultra, Nur Alam, adalah pelanggaran hukum yakni penyalahgunaan kewenangan. Indikasi ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih kawasan ratusan hektar wilayah konsesi PT AHB yang juga berada dalam kawasan hutan lindung (HL). Hal ini dibuktikan dengan data hasil telaah spasial Dirjend Planologi Kemenhut RI tahun 2014. PT. AHB sendiri memiliki wilayah konsesi seluas 3084 Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikenakan dgn Pasal berlapis yakni Tindak Pidana Kehutanan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan dalam UU 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. http://ww1.sultrakini.com/korupsi/kpk-geledah-kantor-rujab-dan-rumah-pribadi-nur-alam-3355.html Baubau, 23 Agustus 2016 Terima Kasih Dedi Ferianto, S.H Direktur Eksekutif Hp : 08114037393   Suka Komentari Bagikan    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lbh Buton Raya, Risal Rama Ladesi, dan 14 lainnya mengirimkan sesuatu di BUTON TENGAH (GULAMASTA).
 
   
Lbh Buton Raya
23 Agustus pukul 14:13
 
Siaran Pers :
LBH Buton Raya

Mendukung penuh langkah hukum KPK RI yang melakukan penggeledahan di Kantor, Rujab dan Rumah Pribadi Gubernur Sultra hari ini (23/8/2016),Kasus ini harus segera dituntaskan dan menetapkan Nur Alam Gubernur Sultra sebagai Tersangka. “Karena telah jelas-jelas menyalahi kewenangan seorang gubernur.

Penerbitan Izin Usaha Produksi (IUP) PT. Anugrah Harisma Barakah (AHB) oleh Gubernur Sultra, Nur Alam, adalah pelanggaran hukum yakni penyalahgunaan kewenangan.

Indikasi ini dapat dilihat dari adanya tumpang tindih kawasan ratusan hektar wilayah konsesi PT AHB yang juga berada dalam kawasan hutan lindung (HL). Hal ini dibuktikan dengan data hasil telaah spasial Dirjend Planologi Kemenhut RI tahun 2014. PT. AHB sendiri memiliki wilayah konsesi seluas 3084

Penyalahgunaan wewenang tersebut dapat dikenakan dgn Pasal berlapis yakni Tindak Pidana Kehutanan UU No 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana ketentuan dalam UU 31 Tahun 2009 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

http://ww1.sultrakini.com/korupsi/kpk-geledah-kantor-rujab-dan-rumah-pribadi-nur-alam-3355.html

Baubau, 23 Agustus 2016

Terima Kasih

Dedi Ferianto, S.H
Direktur Eksekutif
Hp : 08114037393
 
Suka
Komentari
Bagikan
 
 
   
   
 
Lihat di Facebook
   
Sunting Pengaturan Email
 
   
   
Balas email ini untuk mengomentari kiriman ini.
 
   
   
 
Pesan ini dikirim ke deleted@email-fake.pp.ua. Jika Anda tidak ingin menerima email ini lagi dari Facebook, berhenti berlangganan.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025