From
Subject
Time (UTC)
notification+kjdmj7w-iu7i@facebookmail.com
[BUTON TENGAH (GULAMASTA)] POLITIK DAN BIROKRASI
2016-08-22 09:48:31
To: BUTON TENGAH (GULAMASTA)
From: notification+kjdmj7w-iu7i@facebookmail.com (sender info)
Subject:

[BUTON TENGAH (GULAMASTA)] POLITIK DAN BIROKRASI


Received: 2016-08-22 09:48:31
  Lukman La Ndipolo , Zhady Langkone , dan 10 lainnya mengirimkan sesuatu di BUTON TENGAH (GULAMASTA) .       Lukman La Ndipolo 22 Agustus pukul 15:48   POLITIK DAN BIROKRASI Perlu diakui, dimasa pemerintahan orde baru dibawa kepempinan Soeharto selama 32 tahun telah merubah wajah perpolitikan di Indonesia. Partai-partai politik lain nampak tak berdaya dihadapan partai Golkar. Peran partai politik seolah terwakilkan oleh partai Golkar. Hampir semua struktur birokrasi dan kebijakan diisi dan ditentukan oleh partai berlambang pohon beringin. Setelah kekuasaan orba tergulingkan, partai-partai politik mulai menyusup di dalam pemerintahan birokrasi dan membangun kekuatan untuk persiapan pemilukada. Hal ini disadari oleh semua partai politik karena kekuatan birokrasi merupakan cara yang sangat efektif dalam membangun kekuatan politik. Sampai saat ini politik birokrasi masih tertancap kokoh dalam pemerintahan sehingga tidak heran birokrasi seyogianya sebagai pelayanan bahkan rentan dengan praktek KKN. Ketika memasuki moment pilkada mesin politik dalam birokrasi tak tanggung-tanggung di arahkan untuk mendukung kandidat dengan harapan dapat menjamin posisi dipemerintahan. Politisi makin ganas, ia melakukan berbagai cara untuk memenangkan pertarungan sedangkan yang berkuasa terus berusaha mempertahankan jabatannya. Birokrasi telah dijadikan ladang garap yang sangat menguntungkan. Hal ini sangat rasional mengingat posisi dan jumlah mereka cukup potensial. Melihat fenomena ini, tentunya tidak perlu lagi untuk menyampaikan pemahaman ideal bahwasanya birokrasi merupakan perangkat negara yang memiliki aturan main dalam politik berdasarkan undang-undang yang ada. Kasus umum yang kerap terjadi didalam tubuh birokrasi, yaitu birokrasi dijadikan sebagai alat oleh pimpinan untuk memperkokoh kedudukan, sehingga tidak perlu heran terjadi mobilisasi dibirokrasi baik fisik maupun bantuan dana kepada calon untuk memenangkan pemilihan. Fasilitas negara pun tak disia-siakan untuk kepentingan politik. Hal menarik untuk perlu diamati, birokrasi sendiri dalam posisi dilematis antara mendukung atau menolak karena sikap mendukung maupun menolak memiliki dampak yang besar. Mendukung secara terang-terangan berarti telah melakukan pelanggaran nyata terhadap regulasi yang ada tentang ASN. Namun sebagai bawahan melawan intruksi atasan berakibat fatal pada karir. Fenomena di daerah ini telah mempertontonkan hal itu, maraknya mutasi dari tingkat SKPD sampai pada kepala sekolah dikarenakan tidak mendukung kepala daerah yang ingin bertarung dipilkada. Posisi birokrasi dijadikan objek jarahan oleh kepala daerah. Undang-undang telah mempertegas dengan jelas agar PNS untuk bersikap netral dalam setiap perhelatan politik. Hal ini pula harus ada ketegasan sikap oleh pemimpin agar tidak mempolitisasi birokrasi untuk kepentingan pilitiknya.   Suka Komentari Bagikan    
   
 
   Facebook
 
   
   
 
Lukman La Ndipolo, Zhady Langkone, dan 10 lainnya mengirimkan sesuatu di BUTON TENGAH (GULAMASTA).
 
   
Lukman La Ndipolo
22 Agustus pukul 15:48
 
POLITIK DAN BIROKRASI

Perlu diakui, dimasa pemerintahan orde baru dibawa kepempinan Soeharto selama 32 tahun telah merubah wajah perpolitikan di Indonesia. Partai-partai politik lain nampak tak berdaya dihadapan partai Golkar. Peran partai politik seolah terwakilkan oleh partai Golkar. Hampir semua struktur birokrasi dan kebijakan diisi dan ditentukan oleh partai berlambang pohon beringin.

Setelah kekuasaan orba tergulingkan, partai-partai politik mulai menyusup di dalam pemerintahan birokrasi dan membangun kekuatan untuk persiapan pemilukada. Hal ini disadari oleh semua partai politik karena kekuatan birokrasi merupakan cara yang sangat efektif dalam membangun kekuatan politik.

Sampai saat ini politik birokrasi masih tertancap kokoh dalam pemerintahan sehingga tidak heran birokrasi seyogianya sebagai pelayanan bahkan rentan dengan praktek KKN. Ketika memasuki moment pilkada mesin politik dalam birokrasi tak tanggung-tanggung di arahkan untuk mendukung kandidat dengan harapan dapat menjamin posisi dipemerintahan.

Politisi makin ganas, ia melakukan berbagai cara untuk memenangkan pertarungan sedangkan yang berkuasa terus berusaha mempertahankan jabatannya. Birokrasi telah dijadikan ladang garap yang sangat menguntungkan. Hal ini sangat rasional mengingat posisi dan jumlah mereka cukup potensial.

Melihat fenomena ini, tentunya tidak perlu lagi untuk menyampaikan pemahaman ideal bahwasanya birokrasi merupakan perangkat negara yang memiliki aturan main dalam politik berdasarkan undang-undang yang ada.

Kasus umum yang kerap terjadi didalam tubuh birokrasi, yaitu birokrasi dijadikan sebagai alat oleh pimpinan untuk memperkokoh kedudukan, sehingga tidak perlu heran terjadi mobilisasi dibirokrasi baik fisik maupun bantuan dana kepada calon untuk memenangkan pemilihan. Fasilitas negara pun tak disia-siakan untuk kepentingan politik.

Hal menarik untuk perlu diamati, birokrasi sendiri dalam posisi dilematis antara mendukung atau menolak karena sikap mendukung maupun menolak memiliki dampak yang besar. Mendukung secara terang-terangan berarti telah melakukan pelanggaran nyata terhadap regulasi yang ada tentang ASN. Namun sebagai bawahan melawan intruksi atasan berakibat fatal pada karir.

Fenomena di daerah ini telah mempertontonkan hal itu, maraknya mutasi dari tingkat SKPD sampai pada kepala sekolah dikarenakan tidak mendukung kepala daerah yang ingin bertarung dipilkada. Posisi birokrasi dijadikan objek jarahan oleh kepala daerah.

Undang-undang telah mempertegas dengan jelas agar PNS untuk bersikap netral dalam setiap perhelatan politik. Hal ini pula harus ada ketegasan sikap oleh pemimpin agar tidak mempolitisasi birokrasi untuk kepentingan pilitiknya.
 
Suka
Komentari
Bagikan
 
 
   
   
 
Lihat di Facebook
   
Sunting Pengaturan Email
 
   
   
Balas email ini untuk mengomentari kiriman ini.
 
   
   
 
Pesan ini dikirim ke deleted@email-fake.pp.ua. Jika Anda tidak ingin menerima email ini lagi dari Facebook, berhenti berlangganan.
Facebook, Inc., Attention: Community Support, Menlo Park, CA 94025